WONOKERTO – Pemerintah Desa Wonokerto kembali menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan merilis laporan perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Laporan ini mencakup evaluasi capaian tahun 2025 dan strategi pemerintah desa menghadapi tantangan anggaran di tahun 2026.

1. Evaluasi Realisasi APBDes 2025

Tahun 2025 menjadi tahun dengan volume anggaran yang besar bagi pembangunan Desa Wonokerto. Dari total pendapatan anggaran sebesar Rp1.572.159.000, pemerintah desa telah merealisasikan berbagai program fisik maupun non-fisik:

• Infrastruktur & Lingkungan: Perbaikan jalan lingkungan, pembangunan sambungan air bersih, hingga rehabilitasi sistem limbah (SPAL).

• Kesehatan: Penyelenggaraan Posyandu dan pemberian makanan tambahan untuk menekan angka stunting.

• Investasi Masa Depan: Penyertaan modal sebesar Rp236.548.000 dialokasikan sepenuhnya untuk penguatan ekonomi desa melalui BUMDes Kerta Raharja.

2. Transparansi Anggaran 2026: Efisiensi di Tengah Penurunan

Berdasarkan dokumen penetapan, APBDes 2026 mengalami penyesuaian postur yang sangat signifikan. Terdapat penurunan total pendapatan desa sebesar Rp894.412.250 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terutama dipicu oleh berkurangnya alokasi Dana Desa (DDS) dan tidak adanya lagi Bantuan Keuangan Provinsi (PBP).

Berikut adalah ringkasan perbandingannya:

3. Skala Prioritas Tahun 2026

Merespons keterbatasan dana, alokasi belanja tahun 2026 difokuskan pada pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur vital, antara lain:

1. Infrastruktur Utama: Pembangunan jalan lingkungan (Rp110.000.000) dan jalan usaha tani (Rp45.000.000).

2. Layanan Dasar: Penyelenggaraan PAUD (Rp55.800.000) dan layanan kesehatan Posyandu (Rp32.280.000).

3. Kesejahteraan: Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp30.000.000.

Kesimpulan Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan Desa Wonokerto pada tahun 2026 menunjukkan masa transisi menuju efisiensi anggaran yang ketat. Penurunan total pendapatan sebesar hampir 57% memaksa pemerintah desa untuk melakukan penghematan pada banyak sektor dan lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Meskipun demikian, kenaikan pada sektor Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Bagi Hasil Pajak memberikan sinyal positif bagi kemandirian keuangan desa secara bertahap di masa mendatang. Fokus utama tahun ini adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun dengan kapasitas fiskal yang terbatas.

Informasi Tambahan: Rincian teknis mengenai realisasi dan penetapan anggaran ini dapat diakses secara lengkap melalui file PDF lampiran yang menyertai laporan ini.